Cukup Dua Rangkap - Senin, 11 Mei 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merevisi ketentuan mengenai Surat Setoran Pajak (SSP). Hal ini tertuang dalam Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak No. PER-09/ PJ/2020 yang ditetapkan sejak 30 April.

Lewat Perdirjen terbaru ini, SSP cukup dibuat sebanyak dua rangkap. Lembar pertama disampaikan kepada bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Adapun lembar kedua disiapkan sebagai arsip wajib pajak (WP). SSP boleh dibuat lebih dari dua rangkap sesuai dengan kebutuhan.

Dalam ketentuan sebelumnya, SSP dibuat sebanyak empat rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi arsip WP, KPP, KPPN, dan untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

SSP pun bisa bertambah menjadi lima rangkap khusus untuk arsip Wajib Pungut (Wapu) atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tata cara pengisian SSP dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam lampiran A dari Perdirjen Pajak No. PER-09/PJ/2020.

Namun, WP juga dapat mengisi SSP berlainan dengan lampiran A sesuai dengan petunjuk pengisian pada aplikasi billing DJP atau petunjuk pengisian pada layanan lain yang terhubung dengan sistem billing DJP.

Setiap SSP digunakan untuk membayar dan menyetor satu jenis pajak, satu masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak, dan satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau keputusan serta putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

WP yang melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI), termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan STP atau surat ketetapan pajak, melakukan penyetoran dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).

SSPCP sendiri adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, pajak pertambahan nilai (PPN) Impor, serta pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Impor.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran serta penyetoran dengan menggunakan formulir SSPCP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.