Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN (2010)

Sehubungan dengan  mulai berlakunya UU PPN yang baru 1 April 2010, , maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan aturan baru mengenai  bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yaitu dengan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor  PER- 14/PJ/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-146/Pj./2006 Tentang Bentuk, Isi Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan dengan Surat Edaran Nomor SE- 43/PJ/2010. Berikut ini disampaikan hal-hal yang diatur oleh PER- 14/PJ/2010 dan SE- 43/PJ/2010 tersebut.

 

Bentuk Formulir SPT Masa PPN

Formulir SPT Masa PPN (Formulir 1107) tetap berlaku tanpa mengalami perubahan, namun beberapa bagian petunjuk pengisian dalam formuiir tersebut diubah dan berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak April 2010.

 

Pokok-pokok Perubahan Formulir SPT Masa PPN

Pokok-pokok perubahan yang diakomodasi dalam Perdirjen Perubahan SPT Masa PPN, antara lain:

  1. Adanya penambahan Pengusaha Kena Pajak yang dapt mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Masukan.
  2. Ketentuan yang mengatur mengenai PKP yang hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku.
  3. Ketentuan yang mengatur mengenai penambahan objek baru yang dikenakan PPN, yaitu ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP.
  4. Ketentuan tentang pembatalan penyerahan JKP (sehubungan dengan Nota Pembatalan).
  5. Tata Cara pelaporan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
  6. Ketentuan mengenai Faktur Pajak, seperti tidak adanya Faktur Pajak Sederhana, penomoran Faktur Pajak, pelaporan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan pelaporan Faktur Pajak atas penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
  7. Ketentuan mengenai penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.
  8. Perubahan contoh-contoh untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru UU PPN.
  9. Penambahan 1 (satu) lampiran baru berupa Daftar Rincian Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

 

PER-14/PJ/2010 dan SE-43/PJ/2010 Download disini

 

Pajak Penghasilan (PPH)