Hari Pajak 2020

Batu Bara Wajib Setor PPN - Jum'at, 09 Oktober 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menetapkan hasil tambang batu bara sebagai subjek terutang pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan tersebut tertuang dalam UU Cipta Kerja yang disahkan oleh parlemen beberapa waktu lalu. 

Ketentuan ini berbeda dibandingkan dengan UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

Dalam regulasi sebelumnya, dijelaskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN. “UU [Cipta Kerja] ini menegaskan bawa batu bara sebagai barang kena pajak,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (7/10). 

Dalam catatan Bisnis, penegasan mengenai status batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) diatur dalam revisi Pasal 4A ayat 2 UU PPN yang masuk dalam UU Cipta Kerja. 

Revisi pasal itu menegaskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dikecualikan sebagai objek PPN kecuali untuk komoditas batu bara. 

Dengan perubahan tersebut, maka BKP yang dikecualikan sebagai objek PPN terdiri dari empat kategori. Pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 

Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga. Keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. 

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga transparansi sektor pertambangan batu bara. 

“[Selama ini] tidak ada faktur rantai value chain pertambangan batu bara, padahal inilah yang penting. Dari faktur ini didapatkan data arus barang dan arus uang,” jelasnya. 

Menurutnya, selama ini yang menjadi masalah adalah underreporting ekspor, sehingga setoran pajak penghasilan (PPh) badan mengecil. “Kebocoran sektor batu bara biasanya dilakukan melalui underreporting ekspor,” tegasnya.