Hari Pajak 2020

Aturan Fiskal Mesti Sejalan - Jum'at, 16 Oktober 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA - Pemerintah menerapkan pola baru dalam penataan pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah daerah yang abai terhadap regulasi pajak dan retribusi itu bisa dipangkas alokasi anggarannya.

Ketentuan itu merupakan bagian dari revisi UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masuk dalam naskah UU Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020 dan diserahkan kepada Presiden pada Rabu (15/10).

Tidak banyak hal yang diubah di UU Cipta Kerja terhadap UU No. 28/2009. Satu bab tambahan disisipkan khususnya yang mengatur tentang kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. 

Peran Menteri Keuangan dalam penyusunan perda nantinya lebih luas, yakni melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi untuk disesuaikan dengan aturan-aturan di tingkat nasional. 

Daerah yang menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) mengani pajak dan retribusi, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota nantinya harus menyampaikan naskah raperda kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. 

Konsep itu masih sama dengan undang-undang sebelumnya yang mengatur kewenangan Mendagri dan Menkeu dalam penyusunan raperda. Nantinya, raperda akan dikaji oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang tumpang tindih dengan pemerintah pusat. 

Dengan demikian, upaya menciptakan iklim usaha yang kondusuf di daerah dapat terjaga. Dalam pelaksanaan koordinasi terkait dengan rancangan aturan daerah, menteri keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. 

Apabila pemda diketahui melanggar ketentuan yang ada, pemerintah pusat dapat memotong atau menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) bagi daerah yang tidak memenuhi rekomendasi dan evaluasi dari pemerintah pusat. 

“Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan DBH,” tulis penjelasan beleid yang dikutip Bisnis, Kamis (15/10).

Dari catatan, keberadaan pasal sanksi tersebut tak bisa dilepaskan dari keberadaan Pasal 156A yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi daerah. Ada dua kewenangan yang diberikan UU Cipta Kerja ke pemerintah pusat. 

Pertama, dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional. 

Kedua, pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah (perda) mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. 

Selain itu, pemerintah daerah mendapat kewenangan menentukan insentif fi skal kepada pelaku usaha di daerahnya untuk mendukung kebijakan investasi. Insentif itu bisa berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian meminta pemda segera mempelajari pokok-pokok di dalam UU Cipta Kerja untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masing-masing daerah. 

Dia menyatakan pemerintah pusat segera memberikan naskah UU Cipta Kerja kepada daerah agar bisa dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dan pendalaman di wilayah masingmasing. 

“Silakan buat tim kecil mungkin, untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan isu-isu yang menjadi perbincangan di daerah masing-masing,” kata Mendagri dalam keterangan resminya, Kamis (15/10). 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan UU Cipta Kerja menjadi satu upaya memangkas proses panjang birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit-belit. 

“Saat itu kalau orang ingin membuat izin usaha, baik dari dalam maupun luar negeri harus melalui banyak meja, sehingga bisa terjadi pungli, kalau tidak izinnya tidak akan keluar. 

Waktu itu diselesaikan satu UU, dan ternyata UU yang lain masih ada yang menghambat dan banyak undang-undang yang saling terkunci.“