Aksi Nyata Pemerintah Dinanti - Jumat, 19 Juni 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk melakukan aksi nyata terkait pengenaan pajak terhadap transaksi barang atau jasa di perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), terutama terkait dengan pajak penghasilan (PPh) dan pajak transaksi elektronik (PTE).

Partner of Tax Research and Training Services DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, persoalan pajak digital selain menyangkut masalah teknis juga berkaitan dengan persoalan politik. Dengan kompleksitas tersebut, dosis kebijakan perlu diperhitungkan dengan sangat teliti.

“Ini tidak hanya teknis, tetapi menjadi sangat politis. Sikap Amerika Serikat terkait pajak digital bisa mencerminkan hal ini,” kata Bawono dalam bincang secara langsung (live) di Instagram Bisnis.com, Kamis (18/6).

Amerika Serikat (AS), kata Bawono, sering berbeda pandangan dengan negara lain. Pengaruh politik yang kuat serta posisi sebagai salah satu pemain utama perdagangan global, membuat negara ini secara terkesan arogan terkait berbagai konsesus yang sedang diupayakan komunitas global.

Soal pajak digital, Pemerintahan Donald Trump telah memiliki skema pemajakan domestik, sehingga mereka tak perlu mengikuti konsesus yang ada.

AS juga menolak proposal unified approach yang ditawarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), yakni pilar pertama.

Di sisi lain, masa depan terwujudnya konsesus global juga masih belum jelas. Rencananya, OECD akan memfasilitasi konsensus global mengenai skema pajak ini. Targetnya, konsensus tercapai setidaknya pada bulan ini.

Tidak adanya kejelasan konsensus membuat sejumlah negara bersiap untuk mengambil langkah unilateral.

“Artinya AS akan menghadapi 9 negara dan satu kawasan, AS akan berfikir lebih lanjut risiko retaliasi yang dijalankannya,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu konsensus global terkait dengan pengenaan PPh dan PTE.

“Sebagai bagian dari komunitas global, kami tentu akan menunggu konsesus tersebut,” kata Suryo. Sejauh ini, pemerintah baru menyusun skema pengenaan PPN untuk transaksi digital.