Blogs

Waspadai Outflow Dana Repatriasi, Selasa, 8 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah perlu menyiapkan skema untuk mencegah outfl ow dana repatriasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) sejalan dengan akan berakhirnya holding period.

Kekhawatiran mengenai kembali keluarnya dana tersebut cukup besar mengingat kondisi domestik masih penuh tantangan, terutama iklim politik dan kepastian hukum.

Wajib Pajak Peroleh Kemudahan, Jumat, 4 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, SEMARANG — Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran atau penyetoran pajak melalui Agen Laku Pandai.

Kegiatan piloting pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai diselenggarakan melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Kurs Pajak terhadap Dolar AS Melemah, Kamis, 3 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Nilai kurs pajak terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sampai sepekan ke depan, yakni periode 2—8 Oktober 2019, masih menunjukkan pelemahan.

Nilai tukar itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 45/MK/29 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk 2 Oktober 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019.

Pengusaha Bioskop Minta Pajak Tarif Tunggal, Rabu, 2 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha industri layar lebar meminta penyamarataan tarif pajak bisnis bioskop di Indonesia. Selama ini, tarif pengenaan pajak bisnis layar lebar berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Angsuran Mengacu Kondisi WP, Selasa, 1 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Mekanisme pembayaran angsuran PPh Pasal 25 akan mengacu pada kondisi wajib pajak (WP). Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-25/PJ/2019.

Dalam surat tersebut, Dirjen Pajak melihat penghitungan angsuran PPh pasal 25 perlu memperhatikan sejumlah aspek. Salah satunya kondisi WP terkait penghasilan neto dan dasar penghitungan angsuran.

Otoritas Pantau Transaksi via Media Sosial, Senin, 30 September 2019

  • Harian Bisnis

Para pelaku usaha perdagangan elektronik (dagang-el) atau perdagangan melalui platform media sosial diimbau untuk terus meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pasalnya, saat ini otoritas kepabeanan tengah menggencarkan pengawasan terhadap transaksi atau lalu lintas barang yang dilakukan melalui platform digital.

Apalagi, otoritas telah berulangkali menemukan berbagai kasus transaksi yang dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Patuh Pajak, Citra Positif Pengembang, Jumat, 27 September 2019

  • Harian Bisnis

Perusahaan properti yang sedang berkembang pesat di Serpong dan Alam Sutera, PT Triniti Dinamik, kembali meraih penghargaan sebagai salah satu wajib pajak terbaik di KPP Tangerang Timur.

Pergub Pelaporan Pajak Online Resmi Berlaku, Kamis, 26 September 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Peraturan Gubernur No. 98/2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.

Dalam beleid yang diundangkan pada 23 September 2019 tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa pelaporan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, efisiensi pemungutan pajak, dan pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Kondisi Global Tekan Penerimaan Pajak, Rabu, 25 September 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah menuding perlambatan ekonomi global menjadi penyebab utama seretnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, penerimaan pajak sampai akhir Agustus hanya Rp801,1 triliun atau 50,7% dari target APBN senilai Rp1.577,5 triliun.

Sektor manufaktur yang kontribusinya lebih dari 28% ke penerimaan pajak turun 4,8%. Tahun lalu, sektor ini masih mampu tumbuh positif di angka 13,4%.

Ketika RI Terseret Arus Perang Tarif, Selasa, 24 September 2019

  • Harian Bisnis

Rencana penurunan PPh korporasi dari 25% ke 20% menyeret pemerintah ke dalam perang tarif global. Dalam laporan OECD berjudul Corporate Tax Statistics tertulis, banyak negara telah menurunkan tarif PPh korporasi dalam dua dekade terakhir.

Tarif yang dikenakan rata-rata 21,4% sepanjang 2018, menurun dibanding dengan pada 2000 sebesar 28,6%.

Data tersebut merujuk kepada tarif PPh badan yang berlaku pada sebanyak 94 yurisdiksi pajak di dunia, termasuk negara suaka pajak.

Syndicate content