Blogs

DKI Jakarta Kejar Potensi Pajak, Selasa, 22 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA — Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun depan.

Kepala BPRD DKI Faisal Syafrudin mengatakan bahwa dengan menerapkan intensifikasi pihaknya berupaya penggalian-penggalian untuk pajak yang sudah ada, yaitu 13 jenis pajak yang ditarik Pemprov DKI saat ini.

Mekanisme Konfirmasi Status WP Diperluas, Senin, 21 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Mekanisme konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terus diperluas. Setelah sebelumnya diterapkan di Kementerian BUMN, kini Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan yang sama.

Melalui Permenaker No.18/2019, kementerian itu akan mengecek kepatuhan para wajib pajak (WP) sebelum memberikan layanan publik.

Reformasi yang Belum Tuntas, Jumat, 18 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi sebuah terobosan bombastis yang dilakukan oleh kepemimpinan Joko Widodo—Jusuf Kalla. Bisa dibilang, ini adalah sebuah ‘reformasi’ dalam sejarah perpajakan Tanah Air.

Banyak kalangan memuji langkah agresif yang dilakukan pemerintah. Para konglomerat kondang mulai melaporkan hartanya. Secepat kilat, kantor pajak menjadi sorotan karena hampir setiap hari didatangi oleh pengusaha kelas kakap.

Pengusaha Kena Pajak Ritel Wajib Daftar Elektronik, Kamis, 17 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) ritel yang berpartiasi dalam pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi turis asing.

Beberapa Pejabat Kemenkeu Disebut Potensial Jadi Dirjen Pajak Baru, Rabu, 16 Oktober 2019

  • katadata.co.id

CITA menyebut beberapa pejabat eselon I dan eselon II Kemenkeu potensial menjadi Dirjen Pajak baru.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan akan memasuki usia pensiun pada 19 Oktober 2019. Beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut-sebut potensial menjadi pengganti Robert, bila pergantian dilakukan melalui mekanisme mutasi.

Kutukan Shortfall Masih Menghantui, Selasa, 15 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Pemerintah selalu kalang kabut mengatasi shortfall penerimaan pajak yang menjadi momok setiap tahun. Ujung-ujungnya, extra effort dikebut demi menutup celah penerimaan pajak.

Di pengujung pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla, penerimaan pajak yang ditargetkan tumbuh 19%, sampai awal Oktober lalu justru terkontraksi hingga 0,31%. Kepatuhan yang belum optimal serta kemampuan memungut yang rendah menjadi penyebab utama langgengnya shortfall penerimaan pajak.

Properti Bisa Jadi Pilihan, Senin, 14 Oktober 2019

  • Harian Kompas

Pemilik dana repatriasi yang menjadi peserta program pengampunan pajak bisa masuk ke sektor properti. Pengembang mesti jeli menawarkan produk.

Senjata Baru Ditjen Pajak: Kejar Terus, Jumat, 11 Oktober 2019

  • cnbcindonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru untuk menggenjot penerimaan negara. Di tengah kondisi ekonomi global yang melemah, penerimaan negara, terutama dari sisi pajak kemungkinan tidak akan menggembirakan.

Maka dari itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan membuat suatu sistem, agar pembayaran pajak semudah membeli pulsa.

Dilema Pajak: Galak Kurang Bijak, Kalem Jadi Melempem, Kamis, 10 Oktober 2019

  • cnbcindonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Wajib Pajak wajib waspada, karena pemerintah bakal lebih 'galak'. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru untuk menggenjot penerimaan negara.

Pemerintah Intensifkan Upaya Ekstra, Rabu, 9 Oktober 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah berupaya untuk mengintensifkan aktivitas upaya ekstra (extra effort) untuk menutup risiko pelebaran shortfall akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak (WP).

Data yang dihimpun Bisnis menunjukkan, realiasi penerimaan pajak sampai Senin (7/10) hanya Rp912 triliun, mengalami kontraksi 0,31%. Di satu sisi, realisasi kepatuhan formal WP juga masih di bawah ekspektasi yakni 69,3% dari 18,3 juta WP yang wajib lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Syndicate content