Blogs

Wewenang Pungutan Pemda Tereduksi -- Rabu, 27 Nopember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Bisnis, JAKARTA — Rasionalisasi pajak dan retribusi daerah dikhawatirkan akan mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan tarif. Tak hanya itu, kebijakan ini juga berisiko memunculkan penyeragaman tarif.

Hal ini bertentangan dengan substansi kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda), dan menghambat upaya daerah dalam meningkatkan kemampuan fiskal.

Target Meleset, Basis Pajak Bisa Diperluas -- Selasa, 26 Nopember 2019

  • Harian Kompas
Kondisi perekonomian domestik jadi penyebab utama target penerimaan pajak 2019 tak tercapai. Realisasi penerimaan pajak 2018 meleset Rp 108,1 triliun dari target.
 
JAKARTA, KOMPAS–Perluasan basis pajak mendesak dilakukan untuk mengantisipasi potensi penerimaan pajak yang hilang. Kehilangan penerimaan pajak antara lain akibat kebijakan relaksasi pajak maupun penurunan tarif.

Retribusi Infrastruktur Akan Ditertibkan -- Selasa, 26 Nopember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memanfaatkan Omnibus Law yang sedang disusun pemerintah untuk memangkas beragam biaya tinggi yang menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan bahwa saat ini terjadi pola pikir yang keliru di pemerintah daerah mengenai infrastruktur telekomunikasi.

DKI Perlu Lakukan Penindakan Tegas -- Selasa, 26 Nopember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Proses penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) kerap salah alamat. Hal ini akibat maraknya pemilik kendaraan menggunakan modus pendaftaran registrasi dan identifikasi nomor polisi kendaraan dengan KTP orang lain.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Faisal Syafruddin menjelaskan bahwa PKB merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak.

Pengawasan WP Berbasis Wilayah -- Selasa, 26 Nopember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Bisnis, JAKARTA — Pengawasan terhadap wajib pajak (WP) akan diperketat untuk meminimalkan pelebaran shortfall pada tahun depan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan agenda utama 2020 adalah perluasan basis pajak. Salah satu skemanya menempatkan satu seksi untuk mengawasi kepatuhan WP di wilayah tertentu. Dengan demikian, setiap wila yah bisa dipetakan tingkat kepatuhannya oleh petugas pajak.

Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui SIN -- Senin, 25 Nopember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia

Implementasi Single Identity Number (SIN) yang mengintegrasikan data finansial dengan nonfinansial akan mendorong transformasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo mengungkapkan, SIN memiliki konsep yang hampir serupa dengan konsep Social Security Number di Amerika Serikat.

Kala Kendali Kembali ke Pusat -- Senin, 25 Nopember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia

Sesaat setelah dilantik untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai melakukan gebrakan. Hambatan perizinan dibabat dan pajak harus makin bersahabat. Dia ingin invetasi segera masuk ke dalam negeri.

Tak tanggung-tanggung untuk mewujudkan niatnya, Jokowi telah menyiapkan dua peluru sekaligus. Pertama, penyederhanaan puluhan regulasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Kedua , penyederhaan ketentuan perpajakan melalui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Pemerintah Desain Ulang Insentif Pajak bagi Investor Kakap, Jumat - 22 Nopember 2019

  • koran-jakarta

JAKARTA – Kementerian Keuangan menargetkan pemberian insentif pajak bagi komitmen investasi senilai 804 triliun rupiah setelah pemerintah melakukan tata kelola ulang reformasi kebijakan pajak untuk tax allowance dan tax holiday. Rincian target tersebut meliputi tax allowance senilai 285 triliun rupiah dan tax holiday 519 triliun rupiah.

Pajak Facebook dkk Diklaim Untuk Bangun Infrastruktur Digital, Kamis - 21 Nopember 2019

  • cnnindonesia.com

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengingatkan pentingnya pajak dari perusahaan over the top (OTT) seperti Facebook dan Google demi pembangunan infrastruktur digital.

Sebab, Johnny mengatakan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan OTT akan digunakan untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih baik.

Pemprov DKI Gairahkan Sektor Properti, Rabu, 20 Nopember 2019

  • Harian Bisnis

Bisnis, JAKARTA — Regulasi perpajakan sektor properti terbaru DKI Jakarta, yakni menjadikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memiliki dua sisi konsekuensi yang saling bertolak belakang.

Namun, baik kelebihan maupun kekurangan dari Peraturan Gubernur No 117/2019 tentang BPHTB atas PPJB ini, diharapkan tetap membawa dampak positif bagi bisnis properti di DKI Jakarta.

Syndicate content