admin's blog

Penegakan Hukum Segera Dijalankan, Rabu, 20 September 2017

  • Harian Kompas
JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak akan menegakkan hukum terhadap peserta dan bukan peserta pengampunan pajak yang kedapatan belum atau kurang melaporkan harta dalam laporan resminya. Waktu penemuan dibatasi mulai 11 September 2017 sampai dengan 30 Juni 2019.

Pajak Membidik Aset Tersembunyi Anda, Rabu, 20 September 2017

  • Harian Kontan
Lewat PP No 36/2017, aset pajak yang tak dilaporkan didenda hingga 30%
 
JAKARTA. Pemerintah punya senjata baru untuk mendongkrak penerimaan pajak tahun 2017 ini dan tahun 2018.

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2017 tentang Pajak Penghasilan atas Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, pemerintah akan lebih galak dalam menggaruk penerimaan dari para wajib pajak.

Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Pajak dengan Penulis, Ini Hasilnya, Kamis, 14 September 2017

  • detikFinance

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menutup kemungkinan untuk memfasilitasi apa yang diminta pekerja profesi dalam hal ini penulis untuk menurunkan norma perhitungan penghasilan netto (NPPN) sebesar 50% bagi penulis.

Dee Lestari secara gamblang meminta kepada Sri Mulyani untuk menurunkan NPPN 50%, bahkan dirinya juga mempertanyakan kenapa norma tersebut sebesar 50%, kenapa tidak 30%?

Usulan bagi Pajak Penulis, Rabu, 13 September 2017

  • Harian Kontan
JAKARTA. Hari ini, Badan Ekonomi Kreatif bakal duduk bareng dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk membahas penerapan pajak bagi pelaku ekonomi di industri kreatif. Ini setelah penulis Tere Liye mengkritisi pajak bagi penulis yang dinilai terlalu tinggi.

Triawan Munaf, Kepala Bekraf memastikan hal tersebut. "Besok (hari ini) ada pertemuan besar atas undangan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk dialog pajak," kata Triawan, Senin (11/9) malam.

Pemda akan Diberi Hak Perluas Basis Pajak, Rabu, 13 September 2017

  • Harian Kontan
KEWENANGAN pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah akan diperkuat. Ini akan diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Kejar Tambahan Setoran Pajak Rp 100 Triliun di Akhir Tahun, Rabu, 13 September 2017

  • Harian Kontan
JAKARTA. Realisasi penerimaan pajak dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017 baru mencapai Rp 685,6 triliun, tumbuh 10,23% dibanding periode sama tahun lalu. Jumlah itu juga hanya 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.

Sepi Peminat, Insentif Pajak Akan Dievaluasi, Kamis, 7 September 2017

  • Harian Kontan
Pemerintah akan mengevaluasi persyaratan insentif PPh badan untuk mendukung investasi
 
JAKARTA. Sudah banyak gula-gula ditebar, nyatanya insentif investasi masih sepi peminat. Oleh karena itu, pemerintah akan mengevaluasi terhadap sejumlah insentif fiskal yang sudah ditebar selama ini. Pemerintah juga akan mempermudah persyaratan insentif pajak penghasilan (PPh) badan

Pemerintah Mempercepat Belanja di Sisa Tahun Ini, Rabu, 6 september 2017

  • Harian Kontan
Pemerintah memacu belanja negara untuk mendorong ekonomi dan menaikkan penerimaan
 
JAKARTA. Walau kinerja penerimaan negara hingga 31 Agustus 2017 masih seret, namun Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tak akan menghemat anggaran lagi di akhir tahun ini. Bahkan belanja negara akan dipacu lebih cepat untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Tak Ada Pajak Baru bagi Pebisnis Online, Rabu, 6 september 2017

  • Harian Kontan
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku tengah menyelesaikan kajian terkait peraturan baru pengenaan pajak transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam kajiannya itu, Kemkeu memastikan tidak akan mengenakan jenis pajak baru bagi perdagangan di dunia maya ini.

Importir Wajib Konfirmasi Status Wajib Pajak, Selasa, 5 September 2017

  • Harian Kompas
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi baru mengenai pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam rangka pemberian izin, terutama ekspor dan impor. Dengan regulasi itu, pemerintah mewajibkan importir dan eksportir menunjukkan bukti pembayaran pajak atas barang impor sebagai syarat mendapatkan izin impor.
Syndicate content