Hari Pajak 2020

admin's blog

Pungutan PPN PMSE Dilakukan Mulai Agustus - Rabu, 17 Juni 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dilakukan pada Agustus mendatang.

Saat ini, aturan turunan dari PMK No. 48/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Menimbang Melalui Sistem Elektronik masuk tahap finalisasi.

Penyampaian IBK Minim - Senin, 28 Sep 2020

Penyampaian informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan (LJK) ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terpantau masih belum maksimal.

Seperti yang tercantum dalam laman resmi Ditjen Pajak, LJK hanya memenuhi 4,3% permintaan informasi, bukti, dan keterangan atau IBK yang disampaikan oleh otoritas pajak.

Target Berat Penerimaan Pajak - Jumat, 25 Sep 2020

Pandemi virus corona (Covid-19) memberikan tekanan hebat terhadap sektor perpajakan tahun ini. Sejumlah upaya ektensifikasi seperti pengenaan pajak terhadap perusahaan asing penyedia layanan berbasis internet tampaknya belum menunjukkan hasil signifikan.

Per 31 Agustus lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat baru mencapai Rp676,9 triliun atau 56,5% terhadap target Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Sebelumnya, pada APBN 2020 target penerimaan pajak ditetapkan Rp1.577,6 trilun.

Optimalisasi Pertukaran Data Jadi Harapan - Kamis, 24 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Otoritas pajak bakal fokus melakukan optimalisasi data hasil pertukaran informasi keuangan dengan negara mitra untuk kepentingan perpajakan, dengan tujuan mendorong kinerja penerimaan yang sampai dengan bulan lalu terkoreksi cukup tajam.

Dalam catatan Bisnis, sejak pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berlangsung pada 2018, pemerintah telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,7 miliar euro.

Restrukturisasi Otoritas Pajak - Kamis, 24 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Pemerintah berencana mengatur ulang tata kerja lembaga pajak serta mekanisme koordinasi dengan Menteri Keuangan. Hal tersebut tertuang dalam rencana strategis Ditjen Pajak 2020-2024.

Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo itu tertulis, penataan ini dilakukan dengan tujuan agar pemungutan pajak lebih efektif. “Ini dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan,” tulis dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (23/9).

Pemerintah Sasar 9 Perusahaan Asing - Rabu, 23 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Sebanyak sembilan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) asing tengah disasar oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, saat ini terdapat 28 perusahaan yang telah menjadi wajib pungut PPN 10% bagi produk atau jasa digital.

“Saat ini sudah 28 dan ke depan ada 9 lagi. Harapan [kami] makin banyak PMSE kian baik untuk pemungutan PPN,” kata dia, Selasa (22/9).

Temuan PPATK Melonjak - Selasa, 22 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Tren transaksi gelap atau mencurigakan terkait perpajakan terus naik selama pandemi Covid-19. Bahkan terdapat pula indikasi tindak pidana perpajakan dalam setiap transaksi gelap tersebut.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama Juni 2020, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) perpajakan tercatat sebanyak 172 atau naik 67% dibandingkan dengan Juni 2019 yang hanya 103 kasus.

Aspek Penegakan Diutamakan - Selasa, 22 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Pemerintah bakal menekankan aspek penegakan hukum dalam implementasi pemajakan atas transaksi digital bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik asing. Hal itu tercermin dari rencana pemerintah yang tengah menyusun beleid terkait dengan mekanisme sanksi kepada perusahaan asing.

Solusi Pembenahan Rasio Pajak - Senin, 21 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Rasio pajak Indonesia termasuk yang paling rendah di Asia Pasifik. Padahal, Indonesia adalah salah satu anggota G20, negara dengan PDB yang besar.

Pemerintah beralasan, rendahnya rasio pajak dipicu oleh tiga hal yakni struktur ekonomi yang sangat rapuh, gap dari sisi kebijakan, dan gap dari sisi administrasi.

Efektivitas Makin Minim - Senin, 21 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Pelaksanaan pertukaran informasi keuangan belum sepenuhnya efektif. Selain hasil yang belum berdampak signifikan ke penerimaan pajak, permintaan informasi yang diajukan oleh otoritas juga tak sepenuhnya diterima oleh yurisdiksi mitra.

Data Ditjen Pajak yang diterima Bisnis menunjukkan, pada 2019 terdapat total 167 usulan outbound (exchange of information on request atau EoIR).

Syndicate content